Pemerintah Indonesia berencana untuk merelokasi beberapa anggota kabinet ke Nusantara, dimulai pada bulan Juli, dengan gelombang relokasi yang lebih besar pada bulan September yang melibatkan sekitar 12.000 pegawai negeri sipil. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan dasar-dasar regulasi untuk proses relokasi ini, dengan beberapa menteri, termasuk Basuki Hadimuljono, diharapkan pindah ke ibu kota baru pada bulan Juli.
Proses relokasi akan dilakukan secara bertahap, dengan gelombang pertama pada bulan September yang akan mempengaruhi sekitar 11.900 pegawai negeri sipil dan beberapa pejabat tinggi dari 38 kementerian dan lembaga negara. Gelombang-gelombang selanjutnya akan melibatkan karyawan tambahan. Proses relokasi ini merupakan bagian dari rencana Presiden Joko Widodo, dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta dan mendorong pembangunan di wilayah lain di Indonesia, terutama di Kalimantan Timur.
Ibu kota baru, Nusantara, diharapkan mencakup 256.000 hektar dan menelan biaya hampir Rp 541 triliun untuk dikembangkan. Proyek ini dianggap sebagai proyek penting dalam masa jabatan Presiden Jokowi, dengan rencana untuk mengeluarkan keputusan presiden untuk secara resmi memindahkan status administratif ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.